Minggu, 24 Januari 2010

berita dari www.suaramedia.com


LONDON (SuaraMedia News) – Pedagang senjata api yang berbasis di Inggris kemungkinan besar telah berperan dalam penjualan senjata-senjata milik bekas negara komunis, Uni Soviet, dari wilayah Ukraina kepada sejumlah negara-negara daftar hitam, peringatan tersebut disampaikan oleh para anggota parlemen lintas partai di Inggris.

Para anggota parlemen mengatakan bahwa mereka merasa sangat khawatir karena pemerintah Inggris tidak mengetahui mengenai daftar pedagang senjata yang disahkan oleh pihak berwenang Ukraina.

Menteri luar negeri Inggris, David Miliband, memerintahkan sebuah investigasi terhadap transaksi tersebut.

Para anggota parlemen mendesak diberlakukannya aturan-aturan yang lebih ketat mengenai masalah ekspor persenjataan.

Para anggota parlemen, yang tergabung dalam komite pengendalian ekspor persenjataan, menjabarkan bagaimana mereka memperingatkan Miliband mengenai sebuah daftar pedagang senjata Inggris yang diberikan ijin untuk mengekspor senjata-senjata ringan dari tumpukan senjata Soviet.

Mereka mengatakan bahwa informasi tersebut disampaikan kepada mereka oleh deputi menteri luar negeri Ukraina dalam sebuah penelusuran fakta di Kiev.

“Kami merasa terkejut saat melihat para pembeli dari daftar tersebut, dimana didalamnya termasuk negara-negara yang sebenarnya tercakup dalam pembatasan ekspor benda-benda strategis dari kantor urusan negara-negara asing dan persemakmuran.

Dalam daftar tersebut tidak disebutkan apakah senjata tersebut diekspor langsung dari Ukraina kepada para pembeli atau apakah senjata-senjata tersebut dikapalkan melalui Inggris terlebih dahulu, daftar tersebut juga tidak mengindikasikan nilai atau jenis senjata yang dimaksudkan.

Namun para anggota parlemen mengatakan bahwa ada sejumlah kekhawatiran yang terus tumbuh mengenai senjata-senjata bekas Uni Soviet yang pada akhirnya berada di “lokasi-lokasi yang tidak diinginkan”.

Miliband melayangkan surat kepada para anggota parlemen dan mengatakan bahwa pihak bea cukai dan lembaga pengendalian ekspor telah meluncurkan investigasi namun meminta mereka untuk tidak mempublikasikan rincian dari daftar Ukraina tersebut karena hal tersebut akan membuat perusahaan-perusahaan tersebut menyadari bahwa kami tengah melakukan penyelidikan, dan mungkin saja membuat mereka memberikan perlawanan atau menutupi jejak mereka.

Para anggota parlemen menyerukan kepada kedutaan Inggris yang terletak di negara-negara pengekspor senjata kelas kakap untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai keterlibatan warga negara Inggris dalam perdagangan senjata.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa seluruh warga negara Inggris Raya yang berada di luar negeri harus memperoleh ijin resmi terlebih dahulu sebelum memperdagangkan senjata dan perlengkapan yang termasuk dalam “daftar militer”.

Ketua komite, anggota parlemen dari partai buruh, Roger Berry, berkata: “Inggris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa industri ekspor persenjataannya, dan juga seluruh warga negara Inggris yang bekerja di luar negeri, sama sekali tidak terlibat dalam perdagangan senjata ilegal.”

Para anggota parlemen menyambut baik keputusan yang dikeluarkan oleh Miliband pada awal tahun ini untuk mencabut ijin ekspor kepada Israel.

Pencabutan ijin tersebut dilaporkan juga meliputi penjualan suku cadang untuk kapal-kapal Israel yang dipergunakan untuk menembakkan peluru kendali dan artileri ke wilayah Palestina dalam invasi Israel ke Gaza akhir tahun lalu.

Dalam laporan mereka, para anggota parlemen mengatakan bahwa pemerintah harus berbuat lebih untuk memastikan bahwa perlengkapan militer Inggris tidak dipergunakan untuk menyerang warga sipil di zona perang dan menyoroti kekhawatiran bahwa ekspor senjata dari Inggris telah dipergunakan untuk menyerang warga sipil dalam perang Sri Lanka.

Inggris dan negara-negara Uni Eropa lainnya dilaporkan telah menjual senjata kepada pemerintahan Sri Lanka dalam tahun ketiga konflik pemerintah dengan gerakan Macan Tamil.

Para anggota parlemen mengatakan bahwa mereka mengkhawatirkan mengenai ekspor senjata dan perlengkapan tempur ke negara tersebut ketika tengah berada dalam gencatan senjata mungkin saja dipergunakan untuk menyerang warga sipil ketika kekerasan merebak pada tahun 2006.

Para anggota parlemen mengatakan bahwa pengajuan ijin ekspor senjata ke Israel dan Sri Lanka harus terus diselidiki, kasus demi kasus.

Inggris, yang merupakan salah satu negara pengekspor senjata terbesar di dunia, telah terlibat dalam upaya untuk menyusun sebuah perjanjian perdagangan senjata, dan sejak bulan Desember tahun lalu menyatakan kepatuhannya kepada perjanjian Uni Eropa, meski disebutkan bahwa peraturan tersebut menjadi kurang efektif ketika berurusan dengan negara-negara yang individual.

Seorang juru bicara departemen luar negeri berkata: “Pemerintah (Inggris) dapat merasakan kekhawatiran komite terkait dengan ekspor perlengkapan militer yang berpotensi menyulut konflik di negara-negara seperti Sri Lanka.

“Sebagai hasil dari pertempuran sengit yang terjadi di Sri Lanka pada awal tahun ini, pemerintah meluncurkan sebuah tinjauan penuh mengenai keputusan pemberian ijin ekspor kepada Sri Lanka.

“Tinjauan ini sudah mencapai tahap penyelesaian, dan hasil akhirnya akan segera dilaporkan kepada parlemen.”

Dia menambahkan: “Secara keseluruhan, kami merasa senang bahwa pihak komite mendukung kebijakan kami untuk menyelidiki kasus per kasus dalam memeriksa ijin ekspor.”

Komite pengendalian ekspor senjata terdiri dari para anggota empat komite terpilih yang berbeda: bisnis dan perusahaan, pertahanan, urusan luar negeri, dan pengembangan internasional. (dn/bbc) Dikutip oleh www.suaramedia.com

Tidak ada komentar: